Jokowi Bisa Digulingkan Kata Beberapa Politisi Ini

jokowi
Sentralpos.com – Seusai dilantik menjadi Presiden RI serangan lawan politik Jokowi semakin lantang. Tak tanggung-tanggung bahkan ancaman penggulingan dari kursi kepresidenan pun kian santer disuarakan para wakil rakyat.

Meskipun dua kubu di DPR kini telah damain, namun rupanya ancaman menggulingkan Jokowi tak pernah surut dihentikan. Kabar terbaru wacana tentang menggulingkan Jokowi sebagai presiden semakin kencang semenjak dirinya menaikkan harga BBM bersubsidi.

Oleh lawan politiknya, keputusan itu dinilai sepihak dan tiak pro rakyat. Meskipun begitu serangan dan ancaman itu tetap ditanggapi oleh Presiden Jok Widodo secara santai dantetap cuek dengan kritik lawan politiknya tersebut.

Berikut beberapa politikus yang mengancam menggulingkan Jokowi dari kursi presiden :

1. Bambang Soesatyo

Bambang Soesatyo
Sekretaris Fraksi Golkar DPR Bambang Soesatyo mengatakan, terkait dengan kenaikan BBM tanpa alasan yang masuk akal oleh Presiden Joko Widodo, Dalam waktu dekat DPR akan guliran penggalangan tanda tangan lintas fraksi untuk penggunaan hak interpelasi. Fraksi Partai Golkar bakal menggalang tanda tangan anggota DPR sebagai syarat mengajukan interpelasi atau hak bertanya.

Dalam sebuah pesan singkat Bambang mengatakan “DPR menilai kenaikan harga BBM bersubsidi saat ini sama sekali tidak masuk akal, bahkan sulit diterima akal sehat. Sebab, harga BBM bersubsidi dinaikan ketika harga minyak di pasar internasional turun drastis, alias lebih rendah dari asumsi APBN tahun berjalan. APBN-P 2014 mengasumsikan harga minyak USD 105 per barel, sementara harga minyak saat ini di di bawah USD 80 per barel,”.

Bambang sangat menyesalakn presiden Jokowi telah mengambil jalan pintas dengan menaikkan harga BBM yang mana akan berdampak pada rakyat kecil.

“Kita menyesalkan Jokowi mengambil jalan pintas. Dan itu sama artinya Jokowi tidak punya itikad baik terhadap rakyat,” imbuhnya.

 

2. Fahri Hamzah

Fahri_Hamzah
Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR menghimbau agar Presiden joko Widodo tidak terlalu terburu-buru dalam mengambil sikap di pemerinatahan. Sebab, DPR dengan mudah bisa melakukan hak menyatakan pendapat yang berujung pada impeachment kepada Jokowi.

Terkait mekanisme pembentukan kementerian baru dan perubahan nomenklatur Fahri angkat bicara. Hal ini harus dibahas terlebih dahulu dengan DPR.

“Ada baiknya Jokowi jangan sampai pagi-pagi melanggar undang-undang, ketentuan harus dipelajari dengan baik. Tolong penasihatnya memberikan nasihat yang tulus pada Jokowi. Ada UU yang harus dipertimbangkan,” kata Fahri di Gedung DPR, Rabu (22/10).

Selain itu Fahri Juga menyinggung soal fraksiu jubu Jokowi yang belum menyerahkan nama anggota ke komisi-komisi, hal ini akan berdampak terhambatnya kinerja dewan. Dengan demikian, perubahan nomenklatur yang dilakukan Jkowi juga terhambat karena tidak bisa dibahas di komisi.

Fahri Mentuturkan, “UU ingatkan jika ada perubahan nomenklatur, harus ada konsultasi dengan dewan. Karena itu KMP ingin agar dewan segera dibentuk alat kelengkapannya supaya konsultasi presiden ada mekanisme dan jangan lupa presiden hanya diberikan waktu 14 hari setelah dilantik dan sampaikan sumpah,”.

 

3. Aziz Syamsuddin

Aziz Syamsuddin
Politisi Partai Golkar Aziz Syamsuddin memberikan isyarat bahwa DPR akan memanggil Presiden Joko Widodo saat pembahasan APBNP 2015. Jika Jokowi tak datang, dia mengatakan DPR bisa menggunakan hak interpelasi kepada Jokowi.

saat kunjungan kerja ke Lapas Kelas IIA Kerobokan Denpasar, Sabtu (15/11), Aziz Mengancam. “Kalau nantinya saat kita panggil, tidak bisa atau apalagi sampai tidak mau datang, kita lakukan pemanggilan kedua kalinya. Kalau tidak datang juga kita interpelasi. Mungkin jadi presiden paling lama 2 tahun saja. Kalau memungkinkan bisa satu tahun saja,”

Menurut Aziz, Jika hubungan antara koalisi merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat di parlemen tak juga membaik, hal itu akan membawa dampak pada pembahasan anggaran kementrian dan lembaga.

“Tentu kita akan menggunakan hak kita seperti hak bertanya, hak interpelasi yang menyebabkan konstitusi-konstitusi ini berjalan,” kata anggota DPR ini.