Kepala Staf Presiden Bilang Negara Tidak Akan Tarik Lahan Prabowo?!

Moeldoko

Sentralpos.com – Kepala Staf Kepresidenan yakni Moeldoko Mengatakan Bahwa pemerintah tidak akan Menarik Lahan yang dimiliki oleh Prabowo atau Capres Dengan nomor Urut 02, dengan lahan yang berkawasan di kalimantan timur dan juga aceh.

Dan Moeldoko menilai lahan yang dimiliki Prabowo dengan Status HGU (Hak Guna Usaha) itu masih produktif.

Moeldoko Menerangkan bahwa negara memang bisa mengambil kembali Lahan yang memiliki Status HGU. Dengan Syarat lahan tersebut Sudah tidak terpakai atau tidak produktif lagi.

“Tapi kemarin kan disampaikan bahwa lahan Pak Prabowo lahan yang produktif. Kalau lahan itu digunakan tidak akan ditarik oleh negara,” Tuturnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Pertanggal selasa 19 Februari 2019.

Terungkapnya Kepemilikan dari ratusan ribu hektare lahan yang dimiliki oleh Prabowo Subianto yang berada di Kalimantan timur dan aceh berawal dari debat Capres(calon presiden) kedua yang berada di hotel sultan pada Minggu Malam kemarin. Dan didalam debat tersebut juga telah di benarkan oleh bapak Prabowo Sendiri dengan menjelaskan status tanahnya yang HGU.

Moeldoko Menjelaskan saat ini Pemerintah Memang memiliki Kebijakan redistribusi aset dalam program reforma agraria. Negara, terang dia. Akan mengambil kembali lahan-lahan HGU yang sudah tidak di pergunakan atau tidak produktif

“HGU-HGU yang terlantar, yang idle, yang selama ini tidak digunakan, itu yang ditarik,” Tuturnya.

Dan semasa itu, wakil Presiden yaitu Jusuf Kalla atau di singkat JK menyatakan ia ikut juga terlibat didalam pemberian izin, lahan yang di pergunakan oleh Prabowo seluas 220 ribu Hektare di daerah Kalimantan Timur.

Hal tersebut terjadi di tahun 2014 lalu. Dan Jusuf Kalla baru menjabat sebagai wakil presiden selama dua pekan di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Dan tanah HGU tersebut di bayar dengan US$ 150 Juta dan dibayarnya dengan tunai

 

Tutur JK, pembelian lahan yang dilakukan Prabowo itu tidak lah menyalahi undang-undang. Dikarenakan tanah tersebut merupakan aset kredit macet dan di kelola oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).